contoh keterbukaan informasi publik. UU KIP menjadikan Indonesia sebagai negara ke-5 di Asia dan ke-76 di dunia yang secara resmi mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi. contoh keterbukaan informasi publik

Di Slawi. masyarakat dalam pengawasan publik. Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Keterbukaan Informasi Publik yang dikeluarkan pemerintah memiliki cita-cita ke arah masyarakat informasi. Pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan infomasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor I Tahun 2021 tentang Standar Layanan. 35 tahun 2010 ini direspon oleh . Sebagai contoh untuk DIY dapat melibatkan Tenaga Ahli yang ada di SKPD yang telah ditunjuk oleh Gubernur untuk turut mengawal. Keterbukaan publik sejatinya merupakan bentuk transparansi yang berimplikasi pada kemampuan pemerintah dalam mewujudkan good governance. Plt. Nusantara - 23 September 2022, 21:57. Warga Jakarta Paramitha (21) berpartisipasi dalam acara. Menurut Abrar, kriteria ini berkaitan dengan bentuk kebijakan komunikasi sebagai sebuah kebijakan publik. Pemberlakuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara efektif di Indonesia mulai 1 Mei 2010 merupakan bagian dari implementasi pemenuhan Hak Asasi Warga Negara untuk mengetahui informasi publik ( right to know) yang dijamin Pasal 28F UUD 1945. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan. Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal. bahwa informasi merupakan. Pasal 28F UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan. 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong. Dalam menyampaikan infomasi, harus diperhatikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Wapres mengingatkan keterbukaan dan akses terhadap informasi publik merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Melayani permintaan legalisasi naskah Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan. menerbitkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagaimana dalam artikel Perkara yang menjadi kewenangan PTUN ↗, salah satu kewenangannya adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa keterbukaan informasi publik. com - Sebanyak 10 desa di Indonesia terpilih sebagai desa dengan keterbukaan informasi terbaik tahun 2021. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Pejabat negara bersedia memberitahukan kebijakan publik yang dikeluarkan. pelaksanaan pelayanan publik adalah asas keterbukaan. 2 Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala [PDF] X. Kebijakan komunikasi setidaknya memiliki 5 kriteria. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan; b. Berdasarkan UU 14 Tahun 2008 bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 1 Aspek Kognitif Pengetahuan Masyarakat mengenai Keterbukaan Informasi Publik Melalui aspek ini, peneliti ingin mengetahui pengetahuan masyarakat Kota Semarang terhadap adanya keterbukaan informasi publik melalui adanya gedung PIP. Pertanyaan Apakah BUMN dan Perusahaan Swasta (Perseroan Terbatas) termasuk Badan Publik yang bisa disengketakan berdasarkan UU KIP? Intisari Jawaban. Pengembangan proses bisnis instansi dan unit 3. “Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dalam menjawab kebutuhan informasi masyarakat Gambar 3. 96. Jakarta (ANTARA) - Keterbukaan informasi publik tahun 2022 mengalami kenaikan signifikan yang ditandai dengan 122 badan publik masuk dalam kualifikasi informatif berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Monev) oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat), kata Plt Sekretaris KI Pusat Nunik Purwanti. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, yaitu: a. Informasi Publik adalah informasi terkait dengan kepentingan warga negara yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Perangkat. Abstrak. Lanjutan Informasi Publik Matriks Monitoring dan Evaluasi Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik No. Contoh keterbukaan juga perlu ada pada penyelenggaraan negara: Pejabat negara bersedia bertatap muka dan berbicara dengan rakyat. ABSTRAK: bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara. 1. E. Kompilasi yang disusun pada tahun ini merupakan Kompilasi yang kedua. Sebagai contoh ketika peneliti meminta kepada salah seorang petugasGambaran Umum Pelayanan Informasi Publik Sarana dan Prasarana Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik, Direktorat Jenderal Pajak telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2022 8 masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik, sekaligus mendorong terciptanya clean and good governance. 2. (4)Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untukinformasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 000. Untuk itu, dalam tulisan singkat ini,. 31 /POJK. Kompasiana adalah platform blog. Komisi Informasi (KI) Pusat mengumumkan bahwa nilai indeks keterbukaan informasi publik (IKIP) provinsi DIY tahun 2021 mencapai 76,59. (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Lemahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pelayanan informasi serta keterbukaan informasi publik; k. Bank Indonesia terus berkomitmen untuk memenuhi amanat UU KIP. informasi publik sudah berkualitas maka kedepannya masyarakat akan lebih percaya kepada instansi pemerintah dalam menyampaikan kebutuhan informasi kepada masyarakat Kata kunci: Cyber Public, Media Sosial, Strategi I. “Semua Badan Publik harus terus menggelorakan semangat keterbukaan dan akuntabilitas informasi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam mengukuhkan semangat bernegara dan berkebangsaan yang demokratis” ujar Wakil Presiden (Wapres) K. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian pengaturan mengenai Keterbukaan Informasi ,Jika salah satu pihak –pemohon informasi atau badan publik termohon informasi- tak setuju atas putusan Komisi Informasi, mereka bisa mengaku keberatan ke pengadilan. "Kita patut. Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 2002 tentang Pengelolaan InformasiInformasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. Penjelasan Umum UU Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah dalam. BAB IV PEMBAHASAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK Bagian Kesatu Umum DRAFT - 7 - Pasal 5 (1) PPID Kementerian Keuangan bersama dengan PPID Tingkat I melakukan: a. yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 12. pelaksanaannya, Saya. Ikuti Kami di kanal: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Untuk itulah kami susun pedoman ini dalam bentuk booklet disertai beberapa contoh agar lebih mudah dipahami dan diaplikasikan. 1. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. Penulis. 11. go. Keterbukaan Informasi Publik mampu mendorong iklim keterbukaan yang luas di berbagai level. Keterbukaan informasi publik Lembaga kearsipan Literasi informasi Penjangkauan kearsipan 1Tri Yekti Mufidati, 2Luki Wijayanti CITE THIS ARTICLE:. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. E. Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara itu,. Keterbukaan informasi publik; 7. Khairunnisa Kamilah (2015) juga melakukan penelitian tentang keterbukaan informasi publik. Dengan hormat, Berdasarkan UU No. bahwa hak memperoleh. Kemudian, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 24, yang menyatakan bahwa asas penyelenggaraan pemerintah desa. “Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2022 dimaksudkan untuk menilai sejauhmana Badan Publik, khususnya Badan Publik negara, menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi kepada masyarakat”, demikian disampaikan Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro dalam jumpa. Undang-undang tentang keterbukaan informasi publik menjadi landasan hukum yang mengatur antara lain tentang: a. 24. Keterbukaan informasi publik bertujuan menjamin dan melembagakan hak publik untuk mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di semua lini dan semua level birokrasi sekaligus demi mendukung pentingnya. Pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan infomasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. ABSTRAK: a. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Kriteria tersebut yaitu:Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Program dan kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik IRWAN ROSIDI 11 April 2023 Dibaca 18 Kali Dengan diberlakukannya UU Nomor. go. lihat foto. PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT, Menimbang : a. 0 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 203 Berdasarkan tabel 10, mayoritas pendidikan Berdasarkan tabel di atas, mayoritas respon- pendidikan akhir para responden adalah tamatan den berdasarkan dilihat dari kedudukan dalam SLTA sebanyak 25 orang responden (47,2%), keluarga menunjukkan bahwa. B. Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik. Mengingat : 1. Hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik menunjukkan bahwa sebanyak. RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa melalui media. Keterbukaan Informasi Publik. Hak dan kewajiban dalam uraian ini terdiri atas hak dan kewajiban pemohon informasi publik, hak dan kewajiban badan. No. Plate menyatakan keterbukaan informasi publik menjadi modal untuk mewujudkan pemerintahan digital. PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI UU 14/2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Disampaikan di MAGETAN, 15 DESEMBER 2011 BIO DATA Bio Data TUJUAN UNDANG-UNDANG UU No. org – Meskipun sudah aktif diberlakukan sejak tahun 2010, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai ujung tombak implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), masih bingung dalam menentukan informasi yang dikecualikan. Plakat Predikat “Informatif” untuk ITS. Seperti di rilis oleh Indo Pos beberapa waktu yang lalu bahwa Kepala Biro (Kabiro. menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan. Undang (UU) No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), disahkan dan diundangkan tanggal 30 April 2008 dan diberlakukan 2 tahun semenjak tanggal diundangkan yang diatur pada Pasal 64 ayat (1). Setiap badan publik yang menutup akses keterbukaan informasi publik dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5. ABSTRAK: a. Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat”. com, Jakarta - Komisi Informasi Pusat, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan Apresiasi Implementasi keterbukaan informasi publik kepada 10 Desa terbaik se-Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan; g. +. Fungsional Statistisi Ahli Madya Rosidin. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan. Lihat foto. mengesahkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang menjamin akses perlu diperkuat oleh fasilitator partisipasi adalah bagaimana membuka akses terhadap berbagai informasi yang dapat menstimulasi dan memberikan tantangan pada komunitas untuk terlibat pada berbagai kegiatan yang. Dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Indeks Pemerintah Daerah V V. Kartu. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang Good Governance yaitu pemerintahan yang effektif,effisien, transparan, accountable dan dapat dipertanggung jawabkan maka pada tanggal 30 April 2008 Pemerintah Republik Indonesia telahmeng-undangkan Undang-Undang No. Undang-Undang ini terdiri atas 14 bab dan 64 Pasal, ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 30 April 2008, dan diundangkan oleh Andi Mattalata sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal yang sama, sebagai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. 14 - Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. No. Dengan adanya Undang-undang ini, diharapkan partisipasi publik terhadap penyelenggaraan negara akan semakin optimal, yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan. Perwal hanya mengacu pada keterbukaan informasi atas: jangka waktu pelayanan, dimana pemohon akan dilayani, dan berkas apa sajakah yang harus disiapkan. Daftar aset dan investasi. dan bersih melalui keterbukaan informasi publik, PT Angkasa Pura I (Persero) berkomitmen untuk menjawab kebutuhan akan transparansi dan keterbukaan informasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada tahap ini, tim penyusun melakukan sosialisasi dan konsultasi publik mengenai Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram dan dilakukan diskusi yang dihadiri oleh stake holder. 2. 306, TLN NO. Grid. 1. ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berusaha untuk melakukan keterbukaan informasi terkait Pemilu 2023. U. ID - Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Launching dan Bimbingan Teknis – Bimtek Monitoring Keterbukaan Informasi Publik se-Kalimantan Barat Tahun 2023, di Data Analytic Room – DAR kantor Gubernur Kalimantan Barat, pada Selasa 25 Juli 2023. 2010. Peraturan. Tujuan dibuatnya Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2020 Pemerintah Kota Depok ini antara lain adalah untuk : Mengukur kinerja PPID Utama dan PPID Pembantu tiap Perangkat Daerah dalami. com. 11. Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 9. Berkat UU 14/2008, masyarakat dapat mengajukan sengketa langsung kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang dituju untuk mendapatkan informasi. UU KIP diundangkan berpijak di atas konstitusi yang jelas. Proses . Penulis menyadari dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas atas bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Skor. Katalog. Asas keterbukaan menurut pasal 4 bagian h UU No. 2. keputusan di tingkat desa; b. Indeks Pengawasan Kearsipan TATA LAKSANA 5. Keterbukaan yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan transparansi menjadi salah satu kata familiar bagi segenap masyarakat Indonesia. 64 (2017) naik menjadi menjadi 46. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh. Apa saja? Berikut saya sajikan beberapa pasal yang saya kutip melalui UU Desa terkait keterbukaan informasi publik. 3 cukup dinamis. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; b. ekonomi - 06 July 2022, 19:03. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang dijadikan sebagai referensi : 14 Tabel 2. Peraturan Komisi Informasi No. Setiap orang berhak : a. “Diharapkan. Mengenal Keterbukaan Informasi Publik (#3): Spektrum Tata Kelola Informasi Rosidin. Selanjutnya, Sistem Pemerintaan Berbasis Elektronik atau SPBE juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tujuan Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, Badan. 6. sosial semakin meningkatkan keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Keterbukaan informasi di kalangan pemerintah terus bergema setelah dalam kurun delapan tahun terakhir Komisi Informasi Publik (KIP) melakukan evaluasi. Keterbukaan. Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hak dan Kewajiban dalam hal keterbukaan informasi publik diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Hukum. Hal yang menyangkut keterbukaan informasi public yang telah dilakukan UNNES adalah sebagai berikut : a. dilihat 152310 kali apa itu bum desa? fungsi, tujuan dan manfaatnya. Humas pemerintah memiliki peran yang sangat signifikan pada era digital, dimana arus informasi mengalir dengan deras. id: 15 hlm. PERANAN KOMISI INFORMASI PUBLIK TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Nama Mhs. 6. Akhir kata semoga Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Triwulan III Tahun 2020 ini dapat memberikan. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang No. Hal ini tentusaja sangat wajar,. - Website Resmi Desa Pekuncen Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen. Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Udayana dilakukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas PPID yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun selama tahun 2021. Di Provinsi NTB, pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi NTB. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolakLiputan6. Keterangan : Indeks KIP Indonesia tahun 2021 adalah 71,38. Jakarta. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Seperti halnya beberapa negara lain di Asia, dorongan akan transparansiNo. (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Keterangan. Mengelola informasi publik dalam wadah yang disebut PPID.